JUST TRYING TO COLLECT INFORMATION of ZION-CYBERCRIME-FREE EBOOKS

RAPBN-P 2010 DISEPAKATI

In RENUMERASI POLRI on May 17, 2010 at 12:14 am

Setelah melakukan rangkaian pembahasan yang alot dan melelahkan, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR-RI) menyepakati perubahan APBN 2010. Perubahan APBN 2010 didasarkan pada perubahan asumsi makro yang dalam pembahasannya cukup alot walaupun merupakan tugas pertama terkait APBN bagi DPR RI masa bakti 2009-2014. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati sebagai Wakil Pemerintah, bersama Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bapak Lukita Dinarsyah Tuwo, serta Pjs. Gubernur Bank Indonesia Bapak Darmin Nasution pada Rapat Kerja (Raker) hari Sabtu 1 Mei 2010 bersama Badan Anggaran DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang akan dilaksanakan pada hari ini Senin 3 Mei 2010.
Raker tersebut merupakan pembicaraan terakhir dan terpenting dari rangkaian proses pembicaraan rancangan perubahan APBN 2010 karena harus mendapatkan persetujuan dari fraksi-fraksi yang ada di Badan Anggaran DPR RI untuk dapat dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Raker yang dilaksanakan di Ruang Rapat Badan Anggaran Gedung Nusantara I tersebut diawali dengan mendengar laporan Panita Kerja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan, Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat, Panitia Kerja Transfer ke Daerah, serta Laporan Tim Perumus Draft RUU Perubahan APBN Tahun Anggaran 2010. Akhirnya, Raker tersebut mendengarkan suara bulat seluruh fraksi dalam pandangan umum mini 9 fraksi mendukung untuk dibawanya RUU Perubahan APBN 2010 tersebut ke Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan.

Adapun hasil kesepakatan dalam Raker tersebut adalah asumsi makro maupun seluruh perubahan APBN tahun anggaran 2010. Asumsi Pertumbuhan Ekonomi adalah 5,8%, Inflasi (y-o-y) sebesar 5,3%, Tingkat Bunga SBI 3 bulan direncanakan 6,5%, Nilai Tukar per USD1 adalah Rp9.200, sedangan Harga Minyak Indonesia (ICP) adalah USD80 per-barel, dan Lifting Minyak adalah 0,965 MBCD.

Atas dasar asumsi tersebut akhirnya juga disepakati besaran APBN-P 2010, yang antara lain adalah Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp992,4 triliun atau meningkat sebesar Rp42,7 triliun dari APBN 2010. Jumlah tersebut mencakup Penerimaan Perpajakan sebesar Rp743,3 triliun dan PNBP sebesar Rp247,2 triliun, sedangkan sisanya adalah bersumber dari Hibah. Angka Penerimaan Perpajakan tersebut berarti menjadikan persentasenya terhadap PDB (Tax Ratio) mencapai 11,9%.

Dari sisi Belanja Negara, Pemerintah dan DPR-RI juga menyepakati besaran Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp781,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp344,6 triliun. Keseluruhan jumlah Belanja Negara yang disepakati adalah sebesar Rp1.126,1 triliun atau 18% terhadap PDB, meningkat sebesar Rp77,1 triliun dari APBN 2010. Salah satu sumber perubahan pada Belanja Negara adalah pada Subsidi Energi yaitu Subsidi BBM, LPG dan BBN menjadi Rp88,9 triliun dari sebelumnya di APBN 2010 hanya Rp68,7 triliun. Subsidi Energi lainnya yaitu Subsidi Listrik, di APBN-P 2010 menjadi Rp55,1 triliun atau naik dibanding APBN 2010 yang hanya Rp37,8 triliun. Untuk Subsidi Non-energi, di APBN-P 2010 sebesar Rp57,3 triliun atau naik dibanding APBN 2010 yang hanya Rp51,3 triliun. Kenaikan Subsidi Non-energi tersebut antara lain disebabkan adanya kenaikan Subsidi Pangan, Subsidi Pupuk dan Subsidi Benih. Subsidi Pangan menjadi Rp14,0 triliun dari sebelumnya di APBN 2010 hanya Rp11,4 triliun. Subsidi Pupuk menjadi Rp18,4 di APBN-P 2010 naik dibanding APBN 2010 yang hanya 14,8 triliun. Subsidi Benih juga mengalami kenaikan menjadi Rp2,3 triliun dibanding APBN 2010 hanya sebesar Rp`1,6 triliun.

Anggaran Pendidikan, setelah mulai tahun 2009 mencapai sekurang-kurangnya 20% dari APBN, maka pada kesepakatan APBN-P 2010 mencapai jumlah Rp225,2 triliun atau 20% dari Belanja Negara. Terobosan baru dalam Anggaran Pendidikan kali ini adalah disediakannya Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang dapat digunakan antara lain untuk investasi pendidikan seperti pemberian beasiswa, dan dana bergulir kepada pelajar/mahasiswa, serta untuk penyediaan fasilitas, sarana, dan sarana pendidikan dalam keadaan darurat (bencana alam).

Dengan perubahan Pendapatan Negara dan Hibah serta Belanja Negara tersebut, defisit anggaran pada APBN-P 2010 menjadi Rp133,7 triliun atau 2,1% PDB, meningkat dari APBN 2010 sebesar Rp35,7 triliun. Peningkatan besaran defisit tersebut menyebabkan meningkatnya Pembiayaan anggaran sebesar Rp35,7 triliun yang sebagian besar merupakan peningkatan Pembiayaan Non-utang sebesar Rp25,4 triliun.

Dalam sambutan penutupnya sebelum dilakukan penandatanganan kesepakatan, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa APBN-P 2010 ini dapat dinikmati oleh rakyat kecil dan diharapkan dapat memacu perekonomian Indonesia dan dapat dinikmati langsung oleh masyarakat. Sementara itu, Pjs. Gubernur BI, Deputi Senior BI Bapak Darmin Nasution menyatakan bahwa asumsi makro APBN-P 2010 berada di area yang sangat optimis sehingga yang paling penting adalah komitmen bagi segala pihak untuk mewujudkannya.

Oleh : Pusat Kebijakan APBN-BKF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: