JUST TRYING TO COLLECT INFORMATION of ZION-CYBERCRIME-FREE EBOOKS

RANCANGAN : PERKAP TATA CARA PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN POLRI

In PRODUK HUKUM on December 9, 2009 at 7:19 pm

RANCANGAN :

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DI LINGKUNGAN POLRI

Menimbang :

a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan terpeliharanya keamanan dalam negeri;

b. bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mencari, memperoleh, menggunakan, menyebarluaskan informasi yang akurat, murah, cepat, tepat dan mudah dipahami sebagai mana yang diharapkan oleh masyarakat dalam era transaparansi saat ini, memerlukan kesiapan dari berbagai pemangku kepentingan, dalam pelayanan informasi publik.

c. bahwa didalam era keterbukaan informasi disadari akan mengedepannya peranan humas Polri untuk membangun opini Publik, memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dan sebagai penghubung antara Institusi Polri dengan masyarakat;

d. bahwa diperlukan adanya standar dan kepastian dalam prosedur pengelolaan dan pelayanan informasi publik guna menjamin pelaksanaan pelayanan informasi publik secara transparan dan akuntabel.

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c dan d, tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Hubungan Tata Cara Kerja Hubungan Masyarakat dilingkungan Polri;

Mengingat :

1.   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.   Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3.   Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

4.   Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5.   Undang-undang No. 25 tahuin 2009 tentang Pelayanan Publik.

6.   Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN POLRI.

DOWNLOAD LINK : http://www.ziddu.com/download/7671256/ARAPELAYANANKETERBUKAANINFORMASIPUBLIKdilingpolri.docx.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: